Dana Pensiun Lembaga Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, ini menyebabkan banyak berkembangnya aktivitas-aktivitas muamalah dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi secara syar’i. Kegiatan-kegiatan muamalah tersebut banyak dilakukan dengan terlibatnya pada lembaga-lembaga keuangan islam, seperti bank syari’ah, asuransi syari’ah, dan lembaga keuangan syari’ah lainnya. Semakin berkembangnya sektor ekonomi syari’ah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia khususnya berlomba-lomba mengkaji produk syari’ah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syari’ah.

Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah masa kerja. Setelah usia pensiun tentunya karyawan memasuki masa yang kurang produktif sehingga jaminan masa depan sangat diperlukan. Dengan adanya progam dana pensiun maka karyawan yang akan memasuki usia pensiun tidak perlu khawatir. Selain itu dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha setelah ia pensiun.

            Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan dana pensiun ini jika dilihat dari kacamata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagaibidang investasi.

B.     Rumusan masalah

1.      Apa yang dimaksud dengan dana pensiun?

2.      Apa saja peran dana pensiun?

3.      Bagaimana metode pembayaran manfaat pensiun?

4.      Apa tujuan dan fungsi dari dana pensiun syari’ah?

5.      Apa saja jenis dana pensiun?

6.      Bagaimana mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syari’ah?

C.    Tujuan Pembahasan

1.      Untuk lebih memahami apa itu Dana Pensiun

2.      Untuk lebih mengetahui peran dari Dana Pensiun

3.      Untuk mengetahui metode pembayaran dari Dana Pensiun

4.      Untuk lebih memahami tujuan dan fungsi dari Dana Pensiun Syariah

5.      Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis Dana Pensiun

6.      Untuk lebih memahami mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Dana Pensiun Syariah

Pengertian Dana pesiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat sejumlah tertentu uang dan dengan cara tertentu kepada individu yang ikut dalam program pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Manfaat pensiun bukan saja hanya memberikan kepastaian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para peserta akan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyenggalaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pesiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mewajibkan seuluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dari Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman dan tata kelola yang baik di lingkungan dana pesiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman Tata Kerja Dana Pensiun diharapakan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Secara umum dana pensiun adalah semua program, peraturan atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya-upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun.

Istilah dana pensiun juga dapat memberikan arti dan konotasi sendiri, yaitu sebagai suatu badan hokum. Sebagai badan hokum, dana pensiun secara lengkap disebut Yayasan Dana Pensiun. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengoperasian semua Yayasan Dana Pensiun memerlukan izin Menteri Keuangan. Dengan demikian yayasan tersebut lebih bersifat sebagai lembaga keuangan non-bank daripada lembaga kesejahteraan sosial karena tidak terikat dengan lingkup kementerian sosial. Agar tidak menimbulkan kerancuan, Yayasan Dana Pensiun biasanya disebut dana pensiun saja.[1]

Dana yang dikelola lembaga ini berasal dari iuran berkala para anggota dan penghasilan dari investasi sehingga dana pension itu akan berkembang nilainya. Dengan demikian, diharapkan cukup untuk memenuhi kewajiban pemnbayaran kepada para pensiunan yang ikut dalam program ini. Dipandang dari sudut pasar keuangan, lembaga dana pension merupakan salah satu lembaga perantara keuangan (finansial intermediary), yaitu menghimpun dana dari iuran pension dan dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai asset yang memberi penghasilan.[2]

Dana pensiun syariah adalah dana pesiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan faktor antara lain: keterbatasan regular, keterbasan instrument investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

B.     Peran Dana Pensiun

Untuk dapat memahami peran dana pensiun perlu dilihat pada konsideran UU No.11/1992 sebagai berikut:

a.       Bahwa sejalan dengan hakikat pembangunan nasional, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.      Bahwa dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

c.       Bahwa adanya dana pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja untuk meningkatkan produktivitas.

d.      Dana pensiun sangat besar jumlahnya dan dapat berperan secara aktif dalam pembiayaan pembangunan, sebagai salah satu lembaga keuangan penghimpunan dana, sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan memperbesar produksi nasional.[3]

C.    Metode Pembayaran Manfaat Pensiun

1.      Program Pensiun Manfaat Pasti

Dengan metode ini, pensiunan akan mendapat penghasilan tetap selama sisa hidupnya. Berapa besarnya penghasilan tetap tersebut, tergantung atas dasar perhitungan yang ditetapkan dan disetujui kedua belah pihak.

Jika dasarnya adalah persentase (misalnya 2,5%) dari gaji terakhir, perhitungan penerimaan per bulan adalah 2,5% x (jumlah tahun masa kerja) x besarnya gaji terakhir.

Versi lain dari formula tersebut adalah dengan memakai dasar gaji rata-rata selama masa kerja sebagai ganti dasar gaji yang terakhir.

Jenis perhitungan lain yang termasuk program ini adalah plan benefit. Jelas ini banyak diterapkan dalam perusahaan menengah yang memiliki serikat pekerja. Formulanya adalah uang pension per bulan = nilai pension x masa kerja.

Nilai pensiun masing-masing jenjang jabatan berbeda besarnya. Misalnya jika nilai pensiun adalah Rp.100.000,00 per bulan, dengan masa kerja 25 tahun maka penerimaan uang pensiun setiap bulan adalah 100.000 x 25 = Rp.2.500.000,00 per bulan.

2.      Program Pensiun Iuran Pasti

Besarnya iuran dalam program ini ditetapkan dalam bentuk persentase tertentu dari gaji setiap bulan, misalnya 5% dari gaji. Iuran yang dikumpulkan ini dikembangkan dengan menginvestasikan dalam suatu portofolio asset yang memberikan penghasilan. Besarnya pensiun yang akan diterima seorang pensiunan adalah jumlah iurannya ditambah dengan hasil pengembangan dana pensiun itu sendiri. Jadi, makin baik pengembangan dana tersebut akan makin baik penerimaan pensiun setiap bulan.

Cara lain adalah dengan profit sharing (bagi hasil) di mana iuran dan dana pensiun berasal dari persentase perusahaan sebelum pajak. Jadi, sangat tergantung pada turun naiknya kinerja perusahaan.[4]

D.    Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun Syariah

Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat di jelaskan sebagai berikut:

1.      Perusahaan

a.       Kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

b.      Loyalitas, karyawan diharapakan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

c.       Kompetensi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja.

d.      Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan. agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan.

e.       Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

2.      Peserta

a.       Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

b.      Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat pencapai usia pensiun/berhenti kerja.

3.      Penyelenggara dana pension

a.       Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keutungan.

b.      Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

c.       Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

a)      Asuransi, yaitu peserta yang meniggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggung atas beban bersama dari dana pensiun.

b)      Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri.

c)      Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta. [5]

E.     Jenis Dana Pensiun

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tetang Dana Pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

1.      Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberian kerja.

2.      Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi peseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan lain sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatakan DPLK.[6]

F.     Manajemen Kekayaan Dana Pensiun

Dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Namun tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal, kalaupun ada biasanya relative sederhana dan banyak yang didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi.

Pada prinsipnya dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk.  Portofolio investasi dana pensiun umumnya didominasi pasar uang, kontrak anuitas grup dan jenis investasi lainnya. Porsi yang relative lebih kecil diinvestasikan dalam real estate, surat-surat berharga asing, dan instrument investasi baru yang dapat menawarkan prospek yang lebih tinggi daripada keuntungan rata-rata. Dana pensiun di Indonesia masih belum diperkenankan melakukan investasi dalam surat-surat berharga yang diterbitkan pihak luar negeri.

Investasi dana pensiun secara umum diarahkan pada deposito berjangka di bank, deposito on call pada bank, sertifikat deposito pada bank, obligasi yang tercatat dibursa efek, tanah, bangunan, tanah dan bangunan, reksa dana, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah, saham, surat pengakuan utang badan hukum RI, penyertaan atau penempatan langsung pada badan hukum RI.

Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijkan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrument syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh Peraturan Mentri Keuangan di atas sudah tersedia dalam bentuk instrument syariah.

Kebijakan investasi dana pensiun syariah disamping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencangkup komponen:

a.       Tingkat keuntungan (rate of return), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memerhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besaran jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.

b.      Risiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi.

c.       Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi.

d.      Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas perangkat asset yang akan dijadikan sebagai instrument investasi.

G.    Mekanisme Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)  Syari’ah

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dan yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

a.       Peserta merupakan perorangan atau badan usaha.

b.      Usia minimal 18 tahun atau telah nikah.

c.       Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah.

d.      Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp 100.000.

e.       Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga.

f.       Membayar biaya pendaftaran. [7]

g.      Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa.

h.      Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah.

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa.

a.       Karakteristik dana pensiun dengan konsep tabungan antara, lain:

a)      Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.

b)      Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.

c)      Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

b.      Karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa diantara lain:

a)      Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.

b)      Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa.

c)      Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:

·         Manfaat asuransi apabila peserta meniggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.

·         Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

a)      Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s.d. 65 tahun.

b)      Bebas menentukan pilihan atau perbuatan jenis investasi.

c)      Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d)     Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/ statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.

e)      Menunjukkan dan mengganti pihak yang ditunjukan sebagai ahli warisnya.

f)       Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan.

g)      Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain.

h)      Memperoleh manfaat pensiun.

H.    Kebijakan dan Kendala Pengembangan dana Pensiun Syariah

Pengelolan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk meniggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagai kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

A.    Masih sedikit sekali proposi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.

B.     Dengan berkembangannya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.

C.     Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentinganya industry keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat medorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM) bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab dan kompetensi masing-masing.

Diantara tanggung jawab yang paling penting mendasarkan dari institusi dan pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan pada stakeholder-nya bahwa aktivitas operasinya telah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relative tertinggal bila dibandingkan dengan industry keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi di antaranya disebabkan minimnya dukungan strategis dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

                               I.            Dalam konteks strategis pengembangan industry. Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategis pengembangan masing-masing industry, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam Kebijakan dan Strategis Pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.

                            II.            Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki persatuan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

                         III.            Ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tetang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat(mudharabah muqayyadah/restricted investment) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK syariah. Produk mudharabah muqayyah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang property atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit( BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK Syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapatkan bagi hasil mencapai 20-30% dari return investasi jenis ini. [8]

BAB III

KESIMPULAN

Dana pesiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat sejumlah tertentu uang dan dengan cara tertentu kepada individu yang ikut dalam program pensiun. Manfaat pensiun bukan saja hanya memberikan kepastaian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para peserta akan merasa aman.

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tetang Dana Pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

1.      Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

2.      Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dan yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008

Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan Ed.4, Jakarta : LPFE UI, 2004

Susilo, Sri Y, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta : Salemba Empat, 2000

Soemitro, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : KENCANA 2010.

Drs. Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. Hal. 219.

Frianto Pandia, S.E..dkk, Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. Hal.121-122.

Drs. O.P.Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank&Non Bank, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Hal.189.

---

[1] Frianto Pandia, S.E..dkk, Lembaga Keuangan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. Hal.121-122.

[2] Drs. Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. Hal. 218.

[3] Drs. O.P.Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank&Non Bank, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Hal.189.

[4] Drs. Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. Hal. 219.

[5] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008. Hal. 10-15

[6] Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan Ed.4, Jakarta : LPFE UI, 2004. Hal. 35

[7] Susilo, Sri Y, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta : Salemba Empat, 2000. Hal 59-70

[8] Andri Soemitro,  Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : KENCANA 2010. Hal. 123-127